Kamis, 03 Juli 2008 00:01 WIB

15 Parpol Diperkirakan tidak Lolos

JAKARTA (MI): Harapan 15 partai politik (parpol) baru untuk mengikuti Pemilu 2009 kandas. Sebab, 15 parpol itu diperkirakan tidak lolos verifikasi faktual.

Berdasarkan keterangan sumber Media Indonesia di KPU, kemarin, ada 15 parpol yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu. Mereka tidak lolos verifikasi faktual di minimal 22 provinsi seperti yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Partai yang diperkirakan tidak lolos yaitu Partai Pemersatu Bangsa, Partai Pemuda Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu, Partai Kristen Demokrat, Partai Pengusaha dan Pekerja, Partai Bhineka Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Merdeka, Partai Kristen Indonesia 1945, Partai Pembaruan Bangsa, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA), Partai Persatuan Sarikat Indonesia, Partai Kasih, Partai Kongres.

Saat dimintai konfirmasi, anggota KPU I Gusti Putu Artha mengaku belum bisa memastikan parpol yang tidak lolos. Pasalnya, KPU belum menggelar rapat pleno hasil verifikasi faktual.

''Saya tidak bisa memastikan apakah parpol yang Anda sebut itu tidak akan lolos nanti. Tapi perkiraan saya, sekitar 50% parpol baru tidak lolos verifikasi faktual,'' kata dia seusai mengikuti rapat dengar pendapat KPU dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dia memaparkan, KPU akan memberi kesempatan kepada parpol yang nyaris lolos verifikasi faktual untuk melakukan sanggahan. "Ada yang lolos di 20 provinsi atau 21 provinsi. Khusus parpol ini, kami akan memberikan kesempatan untuk memberi sanggahan. Siapa tahu ada kesalahan KPU dalam melakukan verifikasi faktual,'' katanya.

Dia tidak menutup kemungkinan aparat KPU lalai saat melakukan verifikasi faktual. ''Kalau karena kesalahan KPU parpol tidak lolos, akan kami rapatkan untuk membuat pertimbangan meloloskannya,'' katanya.

Saling tuding
Saat rapat dengar pendapat KPU dengan Komisi II DPR, kemarin, Ketua KPU Hafiz Anshary sempat saling tuding dengan anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan.

''KPU jangan jadi lembaga penafsir UU. Soal pemberian tanda, apakah dengan mencoblos atau dengan memberikan tanda, tidak perlu lagi ditafsirkan. Pada dasarnya pemberian tanda itu untuk mempermudah bukan mempersulit,'' kata Ferry.

"Saya tidak setuju KPU disebut lembaga penafsir UU. Tapi UU yang Bapak buat yang multitafsir," kata Hafiz memotong perkataan Ferry.

Rapat berubah menjadi debat kusir antara Hafiz dan Ferry. (KN/P-4)

KESRA-- 3 JULI:  Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundurkan jadwal pemilihan umum (Pemilu). Pemungutan suara yang seharusnya 5 April diundur menjadi 9 April 2009. Hal ini berimplikasi pada semua tahapan pemilu yang telah diatur Peraturan KPU No 9/2009 tentang Tahapan Pemilu. "Pengunduran pemungutan suara dari tanggal 5 April menjadi 9 April 2009 akan mengubah tahapan pemilu lainnya. Nanti kami akan merevisi Peraturan KPU No 9/2008 tentang Tahapan Pemilu," kata Ketua KPU Adul Hafiz Anshary pada konfrensi pers di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (3/6).

Hafiz mengutarakan berbagai alasan kenapa pengunduran jadwal pemilu itu dilakukan. Menurutnya, pengunduran itu dilakukan karena adanya aspirasi masyarakat yang meminta agar pelaksanaan pemungutan suara jangan dilakukan 5 April, karena hari itu bertepatan hari raya cembeng China dan hari Minggu hari ibadah Protestan dan Katolik.

Selain itu, ujar Hafiz, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan KPU melakukan perubahan revisi Peraturan KPU tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketika ditanya apakah pengunduran ini terkait ketidaksiapan KPU dan molornya penyelesaian verifikasi factual parpol? "Pengunduran ini, KPU akan lebih mempersiapkan pemilu," kata Hafiz.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini  mengatakan KPU harus menjadikan pengunduran jadwal pemilihan umum (pemilu) sebagai momentum memperbaiki kinerjanya. Apalagi, konsekuensi perubahan ini akan menimbulkan pertambahan jumlah pemilih, kebutuhan logistik, dan biaya penyelenggaraan pemilu.

"Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu, KPU berwenang menetapkan jadwal pemilu. Hanya saja pengubahan jadual ini harus jadi momentum memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemilu yang semakin baik. Jangan-jangan pengunduran jadwal pemilu ini karena belum terkumpulnya hasil ferifikasi faktual dari seluruh provinsi," katanya kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (3/7).

Nur Hidayat mengatakan tenggang waktu yang ada setelah pengunduran jadwal harus digunakan KPU untuk mengevaluasi kinerjanya. Selama tahapan pemilu dimulai sejak pendaftaran parpol hingga verifikasi faktual, KPU tidak bisa menaati jadwal yang sudah ditetapkan.

"Sekarang KPU memutuskan untuk mengundur pelaksanaan pemungutan suara, tentu sudah harus ada evaluasi selama tenggang waktu pengunduran ini. Jangan sampai masyarakat menilai pengunduran ini karena ketidaksiapan KPU," katanya. (mo/hr)


 

Kamis, 3 Juli 2008 | 19:01 WIB

MEDAN, KAMIS -  Sebanyak 10 partai politik dari 31 yang diverifikasi secara faktual di Sumatera Utara dinyatakan tidak lolos oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Rata-rata ke-10 partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual ini karena mereka tidak memenuhi syarat minimal memiliki pengurus di 2/3 jumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Ke-10 parpol yang tidak lolos verifikasi faktual di Sumut adalah Partai Pemersatu Bangsa, Partai Persatuan Daerah, Partai Nurani Umat, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Bhineka Indonesia, Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia, Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat, Partai Syarikat Indonesia, Partai Kasih dan Partai Kongres.
Menurut Ketua Komi si Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) Irham Buana Nasution, syarat minimal pengurus tingkat kabupaten/kota sebuah partai politik (parpol) di Sumut sebanyak 19, karena jumlah kabupaten/kota di provinsi ini sebanyak 28.
Rata-rata syarat kepengurusan minimal di 19 kabupaten/kota tak bisa dipenuhi oleh ke-10 partai politik ini. Persyaratan keberadaan kantor juga tampaknya ke-10 parpol ini di daerah ternyata tidak siap. "Kantor yang mereka miliki di sejumlah kabupaten/kota ternyata setelah diverifikasi oleh KPU kabupaten/kota, juga tak sesuai dengan dokumen yang mereka serahkan," ujar Irham di Medan, Kamis (3/7).
Syarat lain yang juga banyak tak bisa dipenuhi oleh ke-10 parpol ini adalah bukti dukungan riil dari masyarakat. Irham mengungkapkan, bukti-bukti dukungan atau keanggotan parpol yang diserahkan ke KPU kabupaten/kota ternyata tak nyata. "Malah kami sempat dimarah-marahi masyarakat karena nama mereka dimasukan sebagai anggota partai politik, padahal mereka tidak merasa sebagai anggota satu partai politik tertentu," katanya.
Menurut Irham, di antara ke-10 parpol yang tak lolos verifikasi terdapat juga parpol yang kepengurusannya tak sesuai dengan laporan ke KPU. "Setelah diverifikasi, nama-nama pengurusnya justru berbeda dengan nama-nama di dokumen partai yang mereka laporkan ke KPU," katanya.
Ketua Tim Pokja Verifikasi KPU Sumut Tonny Situmorang mengungkapkan, hasil verifikasi faktual di tingkat provinsi dan kabupaten langsung diserahkan ke KPU pusat. Bagi parpol yang tidak lolos verifikasi dan tidak puas dengan hasil verifikasi yang dilakukan KPU kabupaten/kota, Tonny mempersilakan mereka menempuh jalur hukum.
Bagi KPU Sumut ini putusan yang sudah final karena kami merekapitulasi hasil verifikasi KPU kabupaten/kota. "Kalau secara politik, inilah hasil verifikasi yang kami lakukan. Jika ada di antara ke-10 partai politik ini tidak puas, silakan mereka menempuh jalur hukum," kata Tonny.
Hasil verifikasi faktual parpol di Sumut sebelumnya berjalan sangat lambat. Pengumuman parpol yang tak lolos verifikasi baru dilakukan KPU Sumut pada hari Kamis kemarin. Padahal hari yang sama KPU pusat meng umumkan parpol yang berhak mengikuti pemilu 2009.
Keterlambatan pengumuman hasil verifikasi ini karena hingga hari terakhir proses verifikasi, masih ada beberapa KPU kabupaten/kota seperti Batubara, Tanjung Balai, Asahan dan Padangsidimpuan yang masih belum menyelesaikan hasil verifikasi faktual mereka. Akibatnya, hari Rabu malam lalu, KPU Sumut baru bisa menggelar rapat paripurna menentukan, parpol mana saja yang lolos verifikasi di Sumut.